BATANG — Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan transformasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan memperluas peran layanan ke bidang pendidikan dan sosial. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah pusat terkait enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan transformasi posyandu penting agar pelayanan dasar masyarakat tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mampu menjawab persoalan pendidikan dan sosial yang terjadi di lapangan. “Sebelumnya, tugas posyandu fokus pada imunisasi, penimbangan, dan pemberian nutrisi. Akan tetapi, sekarang tugasnya jauh lebih luas seperti di bidang pendidikan dan sosial,” kata Suyono di Batang, Senin (19/1/2026).
Menurut Suyono, posyandu diharapkan ikut membantu menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang terkendala administrasi. Ia menyebut masih ditemukan siswa sekolah dasar yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga terkendala mengikuti ujian.
Saat ini, kata dia, persoalan administrasi tersebut perlu dicari solusinya karena pendidikan anak merupakan tanggung jawab negara hingga jenjang SMA. “Oleh karena itu, jangan sampai persoalan administrasi menjadi penyebab anak kehilangan hak atas pendidikan dan masa depan mereka,” ujar Suyono.
Suyono menambahkan posyandu juga diharapkan menjadi jembatan koordinasi dengan dinas terkait dalam menyelesaikan persoalan sosial di tingkat bawah. Selain itu, transformasi posyandu diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Suyono menegaskan rencana kerja posyandu perlu diselaraskan dengan rencana strategis (renstra) pemerintah daerah yang mulai dijalankan tahun ini secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten. “Posyandu harus mengukur arah kerjanya sesuai renstra agar program enam standar pelayanan minimal benar-benar berjalan bukan hanya menjadi pilot project di atas kertas,” katanya.
