SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melantik 1.049 pejabat baru, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Pelantikan yang dilakukan pada Kamis (15/1) di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang ini juga mengiringi pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru, yang berdampak pada perubahan beban kerja dan pembagian tugas di sejumlah dinas di provinsi tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa perubahan SOTK ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur dengan kebijakan pemerintah pusat. Perubahan signifikan terjadi pada beberapa dinas, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. Selain itu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) juga mengalami perubahan, dengan penggabungan urusan kebudayaan yang sebelumnya masuk dalam Dinas Pendidikan.
Luthfi menyebutkan, pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor-sektor tersebut. Dinas Pendidikan kini berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Sadimin, sementara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipegang oleh Muhammad Masrofi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan pengelolaan yang lebih baik terhadap masing-masing bidang.
Lebih lanjut, Gubernur Luthfi juga menyoroti penggabungan Dinas Pertanian dan Peternakan, yang sebelumnya terpisah, menjadi satu lembaga, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak). Dinas ini kini dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares (Frans). Menurut Luthfi, penggabungan ini merupakan penyesuaian dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam sektor pertanian dan peternakan, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Dengan pelantikan 1.049 pejabat, yang terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas, Luthfi menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik. “Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat,” ujar Luthfi, menekankan bahwa pelayanan publik yang baik akan menjadi tolok ukur utama kinerja birokrasi di Jawa Tengah.
Luthfi juga mengklaim bahwa seluruh proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, di mana jabatan-jabatan yang diberikan sepenuhnya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang telah diuji melalui prosedur yang ketat. Ia menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan mengutamakan integritas. “Siapa yang nitip langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar. Hukumnya haram bagi saya,” tegasnya, menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk nepotisme dalam pengisian jabatan di pemerintahan provinsi.
Pelantikan pejabat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menata kembali birokrasi di Jawa Tengah, memastikan bahwa perubahan SOTK dan pengisian jabatan baru dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan yang lebih baik di provinsi ini.
